PROFILE TKHT TUPERUM WARTA

Memberikan Bantuan Kesejahteraan
kepada Penerima Bantuan

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) bergerak dibidang sosial dan kemanusian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Penerima Bantuan.

PROFILE YKKBI

A. Maksud dan Tujuan

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) bergerak dibidang sosial dan kemanusian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Penerima Bantuan.

B. Organ Yayasan

Organ YKKBI terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Organ YKKBI melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar YKKBI sesuai dengan Anggaran Dasar.

C. Penerima Bantuan

  • Karyawan Bank Indonesia;
  • Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
  • Pensiunan Bank Indonesia berikut keluarganya;
  • Mantan Anggota Direksi, dan Mantan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia berikut keluarganya yang memenuhi persyaratan.

D. Sejarah Singkat

Dengan tujuan untuk menjamin pemberian dan pembayaran pensiun, bantuan, serta Tunjangan Hari Tua (THT) kepada Anggota Direksi dan Pegawai Bank Indonesia (BI) serta janda-janda dan anak-anak yatim piatu mereka yang berhak serta mengelola dana pensiun dan THT Pegawai BI maka pada tahun 1972 Bank Indonesia membentuk Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia (YDPTHT-BI).

Dengan disahkannya Undang - undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang mengatur bahwa Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun, maka tugas YDPTHT-BI sebagai pengelola dana pensiun harus dipisahkan dan dialihkan kepada lembaga baru yang dibentuk Bank Indonesia yaitu Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI). Sementara itu untuk melanjutkan tugas YDPTHT-BI dalam menjalankan tugas lainnya, pada tanggal 25 Februari 1992 dibentuk Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI).

Dengan adanya pemisahan tugas tersebut, maka maksud dan tujuan didirikannya YKKBI menjadi lebih fokus pada peningkatkan kesejahteraan Anggota Direksi dan Pegawai BI dalam bentuk pemberian THT, pinjaman, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang ditetapkan kemudian oleh Direksi BI. Kegiatan lain yang ditetapkan BI antara lain sebagai pengelola Bantuan Pemeliharaan Kesehatan bagi Mantan Anggota Direksi dan Pensiunan BI beserta keluarganya yang memenuhi persyaratan.

Seiring dengan berjalannya waktu serta untuk memenuhi ketentuan Undang - Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, YKKBI telah beberapa kali melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya. Sebagai sebuah yayasan, YKKBI memiliki organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas, dan sebelum diundangkannya Undang-undang tentang Yayasan, penyebutan organ di YKKBI adalah Direksi dan Badan Pengawas.

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Penerima Bantuan, bentuk kesejahteraan yang dikelola YKKBI-pun berkembang dari waktu ke waktu, dan bentuk kesejahteraan yang dikelola YKKBI saat ini adalah Tunjangan Pemilikan Rumah, Tunjangan Kesehatan Hari Tua, BantuanUang Duka, dan Bantuan Lainnya serta Bantuan kepada Organisasi Non Kedinasan Karyawan (IPEBI) dan Pensiunan (PPBI) sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar YKKBI.

Pembina YKKBI dijabat secara ex officio oleh seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan ketua Pembina adalah Gubernur BI, sementara itu Pengawas terdiri dari 5 orang yang dijabat secara ex officio oleh Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur Pengawasan Intern, Direktur Keuangan Intern, Ketua IPEBI dan seorang wakil dari PPBI dengan ketua Pengawas adalah Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia

KEGIATAN YAYASAN

Dalam menjalankan kegiatannya, YKKBI senantiasa berdasarkan prinsip independensi, transparansi, efisiensi, kewajaran, auntabilitas dan kehati-hatian. Kegiatan yang dilakukan YKKBI adalah pengelolaan :

Tunjangan Pemilikan Rumah

Diberikan kepada Penerima Bantuan yang memenuhi syarat dalam bentuk uang dan/ atau rumah dengan maksud agar pada saat pensiun yang bersangkutan dapat memiliki rumah tinggal yang layak;

Tunjangan Kesehatan Hari Tua

Diberikan kepada Penerima Bantuan yang memenuhi persyaratan secara optimal dengan biaya yang wajar;

Program Lainnya

Diberikan kepada Penerima Bantuan yang memenuhi persyarata dalam bentuk Bantuan Uang Duka, Bantuan Biaya Pendidikan, Bantuan Hari Raya Keagamaan, Bantuan Bencana Alam, dan Bantuan Sosial Kemanusiaan.

Selain memberikan Bantuan lainnya, YKKBI juga memberikan Bantuan Kepada Organisasi non -kedinasan Karyawan (IPEBI) dan Organisasi non kedinasan Pensiunan (PPBI).

USAHA PENUNJANG YAYASAN

Dalam rangka menunjang tercapainya maksud dan tujuan, YKKBI melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

PENGERTIAN UMUM YAYASAN

Yayasan (Inggris: foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pendirian Yayasan

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (pasal 9,11)

Organ Yayasan

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. (pasal 2,52)

Kegiatan Usaha Penunjang

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen). Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya. (Pasal 3,7)

Kekayaan dan Pengalihan Kekayaan

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.Pengecualian atas ketentuan dimaksud, dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan. (Pasal 5)

Kewajiban Audit

Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang dimaksud oleh Undang-undang. (Pasal 52)

Penggabungan dan Pembubaran

Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan Yayasan dilakukan dengan memperhatikan: ketidakmampuan Yayasan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tanpa dukungan Yayasan lain, Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Pasal 57) Yayasan dapat bubar karena jangka waktu yang ditetapkan Anggaran Dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau tidak tercapai, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum berdasarkan alas an melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. (Pasal 62)



Referensi :
UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.16 Tahun 2001
PP RI No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
Wikipedia Bahasa Indonesia